Kekerasan Agama | Inilah 3 Spekulasi yang Berkembang Dibalik Insiden Cikeusik dan Temanggung. Rangkaian insiden Cikeusik, Pandenglang, Banten, dan amuk massa di Temanggung, Jawa Tengah, baru-baru ini, memunculkan tiga spekulasi yang berkembang di masyarakat sebagai penyebab terjadinya peristiwa tersebut.
Ada yang menyebutkan karena memang adanya kemarahan umat akibat penistaan agama, akan tetapi juga ada yang menyebutkan adanya kesengajaan untuk mendiskreditkan tokoh agama yang pernah menyatakan pemerintah berbohong, sehingga tokoh agama sebaiknya tidak mengurusi politik, akan tetapi mengurusi umat. Sedangkan spekulasi lainnya adalah adanya pihak-pihak yang mendompleng untuk mempercepat kejatuhan pemerintah dengan munculnya peristiwa tersebut.
Direktur Sekolah Pascasarjana Islam Negeri Jakarta, Azyumardi Azra, di Jakarta, menyatakan motif untuk mendiskreditkan para tokoh agama yang pernah mengeluarkan pernyataan kritisnya terkait kinerja pemerintah maupun motif dari pihak-pihak tertentu yang ingin menjatuhkan pemerintah dengan rangkaian insiden Cikeusik dan amuk massa di Temanggung, dinilai akan sia-sia dan tidak akan pernah berhasil.
Jika ada motif seperti itu justru dinilai sangat membahayakan dan menghancurkan kesatuan dan persatuan bangsa. Oleh sebab itu, Azyumardi, saat dihubungi di Jakarta, Rabu (9/2/2011), berharap Kepolisian Negara RI untuk segera mengungkapkan secara tuntas motif dan latar belakang rangkaian peristiwa tersebut.
“Kalau dilihat dari peristiwa dan informasi sebelumnya yang diketahui oleh aparat, seharusnya rangkaian peristiwa itu tidak perlu terjadi di Cikeusik, Pandenglang, Banten, dan Temanggung, Jawa Tengah. Oleh sebab itu, harus dicari tahu sungguh-sungguh apa sebenarnya yang terjadi,” ungkap Azyumardi.
Menurut Azyumardi, masyarakat selama ini sudah cukup dewasa dan mengetahui serta merasakan apa yang menjadi persoalan sehari-hari di bidang sosial dan ekonomi. “Kedua motif tersebut jika dikedepankan justru akan mempercepat eskalasi politik mengingat persoalan sosial ekonomi yang saat ini membebani masyarakat,” lanjut Azyumardi.
Azyumardi menambahkan, jika ternyata dua motif itu benar, Indonesia semakin dekat dengan apa yang disebut kegagalan pemerintah mengelola negara.
Pemerintah tak hadir
Sementara, menurut mantan Rektor Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, Sofian Effendi, pihaknya tidak menyoroti motif dari peristiwa tersebut. “Biarlah Polri yang mengungkap motif dan latar belakangnya. Bagi saya, peristiwa kemarin tidak ada hubungannya dengan konflik antar-agama. Mungkin yang paling utama adalah faktor tidak dirasakannya kehadiran pemerintah yang mengelola negara ini untuk melindungi dan mencegah terjadi aksi-aksi kekerasan,” katanya.
Sofian mengakui, jika perasaan masyarakat semakin tinggi akan ketidakhadiran pemerintah untuk melindungi hak-hak masyarakat, maka benar seperti yang dikhawatirkan masyarakat bisa terjadinya kegagalan negara.
Seusai melapor kepada Wakil Presiden Boediono, Kepala Kepolisian Negara RI Jenderal Timur Pradopo yang ditanya pers soal kemungkinan motif di balik insiden Cikeusik dan amuk massa di Temanggung untuk mendiskreditkan para tokoh agama dan motif pihak-pihak tertentu yang ingin mendompleng untuk mempercepat jatuhnya pemerintah, Timur tidak menjawab.
“Sekali lagi, langkah pengungkapan yang dilakukan Polri akan didasarkan pada fakta hukum yang akan dikembangkan dari hasil penyelidikan dan penyidikan,” kata Kapolri.
sumber : http://nasional.kompas.com/read/2011/02/09/22252754/3.Spekulasi.Insiden.CikeusikTemanggung
sumber : http://nasional.kompas.com/read/2011/02/09/22252754/3.Spekulasi.Insiden.CikeusikTemanggung
Kekerasan Agama | Agama sebagai Dalih Kekerasan
DPR: Ungkap Aktor Intelektual Kerusuhan
DPR: Ungkap Aktor Intelektual Kerusuhan
Komisi VIII DPR RI mendorong Kepolisian RI mengambil langkah-langkah strategis dalam menyelesaikan masalah konflik keagamaan, termasuk insiden penganiayaan terhadap tiga anggota jemaah Ahmadiyah di Cikeusik, dan perusakan gereja di Temanggung, Jawa Tengah.
“Ungkap akar masalah dan aktor intelektualnya, dan ciptakan keamanan serta kenyamanan masyarakat untuk menjalankan ajaran agama,” kata Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Kadir Karding ketika membacakan kesimpulan rapat kerja dengan Kapolri dan Menteri Agama di DPR RI, Jakarta, Rabu (9/2/2011).
Komisi VIII DPR mendesak pemerintah untuk menyelesaikannya secara adil, cepat, tuntas, dan menyeluruh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Komisi VIII DPR RI mendorong pemerintah untuk secara intens mengambil langkah konkret dalam mengimplementasikan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri, termasuk membangun dialog dengan berbagai pihak yang terkait dengan upaya membangun pembinaan kerukunan umat beragama,” kata Abdul.
Selain itu, kata Abdul, Komisi VIII mendorong Kementerian Agama untuk meningkatkan perhatian, program, dan anggaran pembinaan keagamaan serta pembinaan organisasi masyarakat keagamaan, pembinaan umat beragama, dan peningkatan peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) untuk meminimalkan munculnya konflik terkait isu-isu keagamaan.
“Komisi VIII juga mengharapkan agar pemerintah mengambil langkah-langkah strategis dalam menyelesaikan kasus-kasus konflik keagamaan dengan bingkai empat pilar kebangsaan, yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan keutuhan NKRI,” katanya.
Sumber : http://nasional.kompas.com/read/2011/02/10/06301328/DPR.Ungkap.Aktor.Intelektual.Kerusuhan
Tidak ada komentar:
Posting Komentar